PEKANBARU – Dewanusantaranews.com – Amanat dan Cita – Cita Reformasi di Negeri ini telah berlangsung lama. Salah satunya adalah memisahkan Dwi Fungsi ABRI.
Memisahkan dua Lembaga yang berbeda, yang memiliki Fungsi masing – masing, TNI mengurusi Pertahanan Negara dan Polisi mengurusi Fungsi Keamanan Negara.
Kalau sampai saat ini institusi TNI dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, maka sudah sewajarnya institusi POLRI harus dibawah Kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan Media Center DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa seluruh Tuntutan yang tercantum didalam Amanat maupun Cita – Cita Reformasi adalah Memisahkan Dwi Fungsi ABRI, kalau saat ini institusi TNI ditempatkan dibawah Kemenhan, maka Polri juga harus dibawah Kementerian, bukan seperti saat ini, institusi Polri langsung dibawah komando Presiden, yang pada akhirnya Masyarakat Indonesia melihat kinerja yang sudah terlalu Kebablasan. Polri seakan memiliki Kekuasaan yang tak terbatas.
Bertempat di Kediaman Pribadinya, Hari ini Minggu (8/12/2024) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau Periode : 2022-2025 ikut sampaikan komentarnya.
Bahwa Kekuasaan yang Kebablasan telah membawa institusi Polri kearah yang kurang baik. Polri terkesan sudah salah jalan. Fungsi Keamanan Negara dan Penegakan Hukum telah memudar !!! Justru saat ini Fungsi institusi Polri telah diseret-seret keranah Politik Praktis, sampai akhirnya muncul istilah Cicak vs Buaya, Polisi Mental Sambo, Polisi Tembak Polisi dan istilah Partai Coklat (Parcok).
“Coba Kita ingat lagi, bahwa Ide dan Usul terkait Pemisahan Penempatan institusi Polri, yang awalnya langsung dibawah Presiden didesak untuk dilakukan Perubahan, yakni Polri harus dibawah Kementerian. Ide tersebut berasal dari Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, BRIN dan Gubernur Lemhanas RI tempo lalu, Agus Widjojo” ungkap Larshen Yunus.
