PEKANBARU | Dewanusantaranews.com – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Prof Dr Adolf Bastian S.Pd M.Pd meminta Kepala Sekolah (Kepsek) dan Para Guru untuk tidak usah takut apabila ada Oknum Wartawan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermaksud ikut campur dalam Pelaksanaan Pendidikan, terutama terkait dengan Pengelolaan Anggaran (Dana) Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia bahkan meminta agar oknum-oknum tersebut dilaporkan ke Kepolisian dan pihak Dandim, jika ternyata ditemukan Mengganggu Pelaksanaan Pendidikan.
Namun, pernyataan Kontroversial itu mendapat sorotan tajam dan kecaman keras dari Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini, yakni dari Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Menurutnya, pernyataan Ketua PGRI Riau tersebut tidak jelas, norak dan justru menimbulkan tanda tanya serta berbagai macam spekulasi dari masyarakat tentang kinerja para Guru maupun Kepala Sekolah (Kepsek) di seluruh Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
“Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Kalau memang sudah sesuai prosedur, ya hadapi saja! Jangan berlindung dalam bahasa diganggu LSM ataupun media,” kata Larshen Yunus dalam wawancara pada hari Sabtu (6/9/2025).
Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menambahkan lagi, bahwa jika memang tidak ada masalah!!! maka tidak perlu takut dengan Pola Pengawasan dari masyarakat ataupun media. “Tidak ada semut kalau gulanya tidak berserakan. Coba dibalik lagi, ketika gula di dalam toples tertutup rapi, pasti semut tidak akan datang. Ini prinsip hidup ya! Sekali lagi kami tegaskan, kalau memang bersih, kenapa harus risih?” pungkas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.
Mantan Presiden Mahasiswa Sosialis Indonesia dan Ketua GAMARI 5 periode itu berkali-kali Mempertanyakan sikap Ketua PGRI Riau yang seolah-olah meminta perlindungan APH dari Pola Pengawasan oknum-oknum Wartawan dan LSM, padahal seharusnya mereka dapat mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara Jujur, Transparan dan Akuntabel.
Pernyataan Ketua PGRI Riau tersebut justru berulang kali menuai banyak sekali perhatian publik, terutama terkait dengan Pengelolaan Anggaran (Dana) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan Daerah (BOSDA) yang seharusnya dijalankan secara Jujur, Transparan dan Akuntabel. Ketua KNPI Riau itu berharap, agar para Guru dan Kepala Sekolah dapat bekerja dengan Profesional dan tidak takut atas setiap model Pengawasan yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.
